Mengapa Indonesia Membutuhkan UU Perlindungan Data Pribadi?

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di situs dark web Raid Forums. Akun penjualnya mengklaim data itu berisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, e-mail, bahkan 20 juta data memiliki foto pribadi. Pembeli bisa menguji kelengkapan data itu dari 100.002 sampel secara gratis, sebelum membeli seluruh data senilai 0,15 per bitcoin (Rp 70-80 juta).


Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dalam siaran pers pada 21 Mei 2021 mengatakan data yang bocor diduga kuat identik dengan milik BPJS Kesehatan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi lembaga asuransi terbesar di Indonesia itu, sementara Kemenkominfo telah memutus akses ke tautan unduh data dan memblokir Raid Forums. 


Kebocoran data BPJS Kesehatan bukan kasus pertama di Indonesia. Tahun 2014 lalu, sebanyak 2,3 juta data pribadi pemilih pada Pemilu 2014, milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), bocor di situs dark web. Data pengguna beberapa e-commerce pun diretas dan diperjualbelikan hingga puluhan juta rupiah. Namun, ketiadaan aturan pelindungan data pribadi menyebabkan belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap instansi-instansi tersebut. Kasus-kasus semacam itu sangat merugikan masyarakat. Data pribadi yang bocor bisa disalahgunakan oleh pihak lain, seperti melakukan pinjaman online atas nama pemilik data. Akibatnya, pelaku bisa memperoleh sejumlah uang, sedangkan pemilik data akan ditagih oleh debt collector untuk membayar utang tersebut. Kebocoran data berupa nomor telepon dan e-mail juga menyebabkan pemilik data menerima pesan dan telepon yang mengganggu atau dari pihak yang tak diinginkan.


Di tengah pandemi ini, peretas mengambil kesempatan untuk membobol dengan menggunakan kata kunci corona atau covid-19 untuk memancing pengguna. Alhasil, para pengguna masuk ke dalam jebakan yang telah di rancang si peretas tersebut. Pertama, dapat melalui penipuan email yang berisi bantuan covid-19. Kedua, penguncian perangkat saat menginstall aplikasi yang di iming-imingkan dapat membantu pengetahuan tentang covid-19. Dan yang terakhir, peretas memancing pengguna masuk ke dalam website yang bertema "corona".


Melihat kerugian yang timbul dari kasus peretasan dan kebocoran data, Indonesia perlu memiliki tata kelola data (data governance) dan menjalankannya dengan baik. Tata kelola ini terdiri dari tiga aspek, yakni sumber daya manusia, teknologi, dan proses. Pertama, sumber daya manusia yang bertugas perlu punya kapasitas yang memadai untuk mengelola dan menjaga keamanan data. Kedua, teknologi—server database dan software—harus diperbarui secara berkala guna menutup celah-celah kebocoran. Ketiga, instansi perlu membuat prosedur dalam proses tata kelola data. Prosedur ini akan mengatur pengecekan sistem informasi secara rutin, juga tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebocoran data. 


Selain itu, Indonesia perlu segera punya aturan pelindungan data pribadi. Aturan tersebut harus mencakup pemberian hak pada pemilik data untuk memberikan, mengubah, dan menghapus datanya. Mereka juga berhak mengetahui tujuan dari penggunaan data itu. Pengendali data lantas bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada pemilik data mengenai data yang diambil dan pilihan tindakan terhadap pengambilan data itu. Pemerintah atau otoritas yang nantinya berwenang pun harus tegas memberikan sanksi bagi instansi yang melakukan pelanggaran. Pemberian denda dalam jumlah besar, bisa menjadi contoh tepat untuk meningkatkan keamanan sistem informasi dan kehati-hatian pengendali data.


Asyila Chairunnisa Haya - 11819121 - 2MA06

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemewahan Teori Konspirasi

Gambar
  Kemewahan Teori Konspirasi   Tahun 2020 dilewati dengan banyak hembusan nafas dan hentakan dada. Ritme dari setiap kejadian sangat cepat sehingga tidak cukup waktu bagi banyak orang untuk menerima setiap kejadian tersebut. Kemunculan berita potensi Perang Dunia Ketiga menjadi salah satu berita besar yang menjadi awal, dari 2020 yang penuh duka. Dan berita besar lainnya, yaitu kematian Kobe Bryant, Glenn Fredly, Didi Kempot, Chadwick “T’Challa”, dan hingga saat ini (hari artikel ini ditulis, 30 Juni 2021) hampir 4 juta orang meninggal karena virus COVID-19. Virus COVID-19 ini menjadi momok yang menakutkan untuk seluruh dunia.   Bahkan, sudah setahun lebih virus COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Jumlah 182 juta kasus menjadi bukti betapa ganasnya virus ini, dan beberapa negara pun terpaksa membuat banyak aturan, salah satunya ialah “Lockdown” untuk menghentikan penyebaran virus ini. Semua sektor terkena dampaknya, dan karena hal itu lah semua orang menjadi ketakutan...
Baca selengkapnya

Kehidupan Lain di Alam Semesta, Mitos atau Fakta?

 Alien sudah sangat lama diperbincangkan banyak orang.Sebelum saya bahas soal topik dan isu ini,ada baiknya kita mengenal asal-usul alien ini.Alien sendiri diambil dari bahasa Tamil yaitu "orang asing" atau "milik orang lain".Alien sendiri dikaitkan juga dengan keberadaan UFO atau Unidentified Flying Object yang merupakan sebuah benda asing yang suka menampakan diri di langit dunia. Misteri unidentified flying object alias UFO , hingga saat ini memiliki daya tarik tersendiri. Selama puluhan tahun manusia membicarakan UFO dan   alien  dalam berbagai versi, termasuk dari kacamata sains. Menurut Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin , UFO itu tidak ada. LAPAN sendiri tidak meneliti tentangnya. UFO digolongkan sebagai  pseudoscience  atau sains semu. "Seringkali orang menjelaskan ada kesaksian-kesaksian yang dijelaskan seolah-olah ilmiah, tapi sebenarnya tidak punya dasar ilmiah," kata Thomas, berbincang dengan  detikINET...
Baca selengkapnya

Rencana Pemberlakuan PSBB Tahap 2

Nama : Meylia Cantika Npm : 13819680 Kelas : 2MA06 Kasus harian Covid-19 semakin melonjak tinggi, bahkan menyentuh angka 20.000 pasien positif. Dalam upaya pencegahan penularan virus ini pemerinta pernah memperlakukan kebijakan PSBB, seperti yang kita ketahui dampak dari PSBB yang pernah kita rasakan sangat luar biasa sulitnya. Banyak orang yang dirugikan akibat kebijakan itu dan dampaknya ekonomi negara tak terkendali. Karena kebijakan tersebut berisikan penutupan fasilitas umum seperti sekolah, mall, toko-toko, tempat ibadah dan tempat wisata. Tentu saja itu berdampak pada aktivitas masyarakat yang mencari nafkah, tidak sedikit masyarakat yang harus terpaksa 'dirumahkan' karena kebijakan tersebut.  Masyarakat sempat bangkit dari masa keterpurukan itu, namun keadaan berkata lain. Baru-baru ini ada sebuah isu yang berisi bahwa akan ada PSBB fase 2. Banyak masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah itu, mengapa demikian? Karena masyarakat tidak mau merasakan keterpurukan...
Baca selengkapnya