Opini Dari Kami

 ghdtrjr

   

 Achmad muhari 2MA06 10819074 Jakarta, CNN Indonesia --  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ( Kemenkominfo ) mengatakan pihaknya akan memproses dan mempertimbangkan permintaan pemblokiran game online seperti  PUBG  dan  Free Fire . "Kominfo pada prinsipnya akan memproses dan mempertimbangkan semua permohonan pemblokiran yang kami terima sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar juru bicara Kominfo, Dedy Permadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/6). Sebelumnya, Kominfo diminta untuk memblokir situs dan aplikasi game online mulai dari PUBGhingga Free Fire secara nasional atau kabupaten. Permintaan itu disampaikan Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sapuan lantaran dianggap memiliki dampak negatif pada anak. Lebih lanjut, Deddy mengatakan pemblokiran game yang berlaku secara nasional harus dilakukan secara hati-hati, serta mematuhi undang-undang yang berlaku. Dedy menjelaskan pemblokiran sistem elektronik termasuk game online diatur dalam P...

  Jakarta, CNN Indonesia  --  Puluhan orang mengantre di bawah terik matahari guna demi mendapatkan stok oksigen di depot pengisian oksigen, Jalan Minangkabau Nomor 1, Pasar Manggis, Setiabudi,  Jakarta Selatan . Berdasarkan pantauan  CNNIndonesia.com , hingga Jumat (2/7) sekitar pukul 10.45 WIB, terdapat 33 orang yang mengantre di depot tersebut. Seorang pembeli oksigen, Irna Maedayati mengaku sudah datang di depot itu sejak pukul 09.00 WIB. Saat itu, kata dia, antrean sudah mengular. Irna telah menunggu selama dua jam lebih dan hingga pukul 11.30 WIB, ia belum juga mendapatkan bagian. "Saya dari jam 9 sudah  numpuk  panjang," kata Irna saat ditemui  CNNIndonesia.com , Jumat (2/7) siang. Irna melakukan isi ulang tabung oksigen ukuran 1 meter kubik untuk orang tuanya yang sudah lama terjangkit penyakit pernapasan. Sejak kemarin, Irna telah berkeliling mencari depot oksigen. Namun, usahanya tak membuahkan hasil. Pada Jumat pagi Irna lantas kem...

 Sumber: cnnindonesia.com Jakarta, CNN Indonesia --  Ahli epidemiologi  Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta pemerintah tak mengkategorikan keengganan masyarakat untuk disuntik   vaksin covid-19  sebagai penolakan yang berbuntut sanksi. Menurutnya, rasa enggan masyarakat itu disebabkan beragam faktor, mulai dari ketakutan pribadi hingga kekhawatiran atas keamanan vaksin. Untuk itu, vaksin merupakan hak warga negara yang tak semestinya disanksi. "Pemerintah harus bisa membedakan orang menolak vaksin dengan orang masih menunggu vaksin yang cocok untuk dirinya itu berbeda. Jadi karena dia banyak baca, dia anggap 'oh vaksin ini tidak cocok buat saya', itu tidak bisa kita sebut menolak kan, dia punya hak untuk memilih," kata Windhu saat dihubungi  CNNIndonesia.com , Senin (15/2). Windhu menjelaskan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan...