Prabowo Mau Utang Rp1,7 Ribu Triliun di tengah Pandemi, Apa Perlu Sekarang?

 ( Zaidan Rizky Hardana_16819820_2MA06)

     Kita sudah sering mendengar soal hutang di Negara kita yang terus meningkat, dari tahun 2012 yang berjumlah 20 persen dari PDB kita dan tahun 2019 yang berada di 30,4 persen. Tetapi hutang Indonesia masi wajar di bandindingkan dengan Negara lainya seperti jepang, china, USA, dst. Dan menurut menteri keuangan Sri mulyani, yang akan memprediksikan hutang Indonesia mencapai 40 persen dari (produk domestic bruto) PDB Indonesia pada akhir tahun 2022. Hal tersebut tidak bisa kita lepaskan dari masalah pandemi covid 19 saat ini yang sedang menyerang, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia pun juga merasakan akan hal tersebut.


Tetapi ada kabar mengejutkan dari menteri pertahanan pak prabowo yang akan berhutang sekitar 1,7 kuadriliun atau sekitar 1,700 triliun, angka tersebut bocor dari Draf Perpres yang bocor ke public. Yang rencananya akan di anggarkan untuk pembelian alusista, tetapi menurut jubir kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak dana tersebut tidak akan memberatkan APBN karna memakai hutang luar negri. Dan pak prabowo pernah bilang pada sebelum ia di jadikan menteri oleh pak jokowi, ia  pernah bilang “menteri pencetak hutang” pada saat kampanye. Apakah pak prabowo sudah berubah? Tapi menurut opini saya, sebaiknya dilihat terlebih  dulu urgensinya apakah kita sangat membutuhkan senjata? Atau ada masalah yang harus di selesaikan seperti ekonomi dan covid yang terjadi pada saat ini.

          

     Dan menurut pakar dari pertahanan LIPI Pak M Haripin banyak peralatan kita yang sudah tua dan sistemnya sudah tidak memadai lagi. Begitu pula dari pengamat militer dan intelijen Ibu Susaningtias untuk angaran 1,7 kuadriliun itu wajar dan angaran pertahanan di setiap Negara pasti besar, tetapi harus di awasi dengan ketat agar tidak di korupsi.

            Saya berharap tidak ada konflik kepentingan pada proyek ini, karena melibatkan PT TMI sebagai operator yang didirikan oleh yayasan milik kemenhan pada 2019 lalu, dan yang menjadi persoalan ialah PT tersebut diisi oleh seseorang dari kader Partai GERINDA dan akan menjadi komisaris di PT tersebut.       Serta menurut direktur imparsial Pak Al Araf model pengadaan tersebut mirip seperti di jaman orba (orde baru), tetapi kata Bang Dahnil PT tersebut hanya menjadi konsultan di proyek tersebut. Tapi selepas dari itu, untuk membeli alusista tidak boleh asal-asalan dan diperlukan riset terlebih dahulu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemewahan Teori Konspirasi

Kehidupan Lain di Alam Semesta, Mitos atau Fakta?

Rencana Pemberlakuan PSBB Tahap 2